1. Latar belakang kedatangan Jepang
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaru
sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940,
pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara
sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa
Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila
mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi
setelah Amerika melancarkan embargominyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang,
mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan
seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi
Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur),
10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan,
4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam
serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2
kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur,
tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada
Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii.
Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka
miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu
penyerangan atas Filipina dan Malay/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa.
Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri
yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh
operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo
memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.
Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941,
360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta
sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengebomam Pearl Harbor
ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6
kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan
180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan
lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika
selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.
Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di
Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki
Hindia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama
minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung
industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh
operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak
utama.
2. Situasi Indonesia menjelang kedatangan Jepang
Pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo, ketua Persatuan
Pegawai Bestuur (Pamong Praja) bumi putera, mengajukan surat permohonan kepada
pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Petisi Sutarjo. Isi petisi
tersebut ialah meminta diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan
Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia
meskipun masih dalam lingkungan kekuasaan Belanda.
Pelaksanaan pemerintahan dijalankan dalam waktu 10 tahun
atau sesuai dengan hasil konferensi. Pada tahun berikutnya, Gabungan Politik
Indonesia (GAPI) merumuskan usulan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Kedua
usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Belanda. Setelah melalui
perjuangan yang sangat gigih, akhirnya pemerintah kolonial Belanda berjanji
akan membentuk komisi yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan tentang perubahan
ketatanegaraan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 September
1940 dibentuk Commissie tot Berstudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen
(Komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan).
Komisi ini dikenal dengan nama Komisi Visman, diketuai oleh Dr. F.H.
Visman. Pembentukan komisi ini tidak mendapat sambutan dari
anggota-anggota Volksraad, bahkan anggota GAPI terang-terangan menyatakan tidak
setuju. Ketidaksetujuan di
kalangan
kaum pergerakan disebabkan berdasarkan pengalaman, komisi-komisi yang dibentuk
Belanda (contoh, komisi sejenis pada tahun 1918) tidak akan membawa hasil yang menguntungkan
bagi Indonesia.
Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima
Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten, atas nama
Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan
tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat
tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa
Barat. Isi persetujuan tersebut adalah penyerahan hak atas tanah jajahan
Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang.
3. Propaganda Jepang
Meskipun
kedatangannya, seperti juga Belanda, adalah untuk tujuan menjajah, Jepang diterima
dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi
perbedaan sikap tersebut.
a. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia
tidak untuk menjajah, bahkan
bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari
belenggu penjajahan Belanda.
b. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang
cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia).
c. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia
yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia.
d. Adanya semboyan Hakoo Ichiu
Pemimpin-pemimpin pergerakan pun mau bekerja sama dengan
Jepang alasannya adalah saat itu
Jepang sedang dalam keadaan kuat, sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan
lemah. Untuk itu, Indonesia membutuhkan bantuan Jepang agar dapat mencapai
cita-cita.
4. Kebijakan Jepang dalam bidang politik dan pemerintahan
Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah.
a. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima),
wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.
b. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara
Keenambelas), wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat
pemerintahan di Jakarta.
c. Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan
Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan
pusat pemerintahan di Makassar.
Pemerintahan pendudukan militer di Jawa sifatnya hanya sementara, sesuai
dengan Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret
1942 oleh Panglima Tentara Keenambelas. Undang-undang tersebut menjadi pokok
dari peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang. Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan
bahwa pemerintahan pendudukan Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan
aparat pemerintah sipil yang lama beserta para pegawainya. Hal ini dimaksudkan
agar pemerintahan dapat terus berjalan dan kekacauan dapat dicegah. Adapun
pimpinan pusat tetap dipegang tentara Jepang. Susunan pemerintahan militer
Jepang sebagai berikut.
a.
Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima
tertinggi), merupakan pucuk pimpinan.
b. Gunseikan
(kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh kepala staf tentara. Gunshireikan
bertugas menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan. Peraturan itu
disebut Osamu Kanrei. Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam Kan
Po (berita pemerintahan), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh
Gunseikanbu. Gunseikanbu adalah staf pemerintahan militer pusat yang terdiri
dari lima bu (departeman): Sumabu
(departemen urusan umum), Zaimubu (departemen keuangan), Sangyobu (departemen
perusahaan, industri, dan kerajinan), Kotsubu (departemen lalu lintas), dan Shihobu (departemen kehakiman).
Koordinator pemerintahan militer setempat disebut gunseibu. Pusat-pusat
koordinator militer tersebut berada di Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa
Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur).
Akan tetapi, usaha untuk membentuk pemerintahan setempat ternyata tidak
berjalan lancar. Jepang masih sangat kekurangan tenaga pemerintah. Jepang telah
berusaha mengirimkan tenaga yang dibutuhkan, namun tidak sampai ke tujuan
karena kapal yang mengangkut tenaga-tenaga pemerintahan tersebut tenggelam
setelah terkena serangan torpedo Sekutu. Akhirnya, Jepang terpaksa mengangkat
pegawai-pegawai dari bangsa Indonesia asli. Hal ini memberi keuntungan bagi
pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.
Menurut Undang-Undang No. 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah,
seluruh Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua koci, Surakarta dan
Yogyakarta) dibagi
atas enam wilayah pemerintahan.
a. Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco.
b. Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico.
c. Ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco.
d. Gun (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang gunco.
e. Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco.
f. Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco.
5. Kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi dan sosial
Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan
yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri
perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap
penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang
mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak
swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya. Adapun
dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan
berikut.
a Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah
wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
b. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun
tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
c. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No.
22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh gunseikan.
d. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang. Sebagai
usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang
meliputi:
a. pelaksanaan kinrohoshi atau latihan kerja
paksa,
b. pelaksanaan romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya,
dan
c. pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun tangga.
Untuk membangun mentalitas, ditanamkan seiskin atau
semangat serta bhusido atau jalan ksatria yang berani mati, rela
berkorban, siap menghadapi bahaya, dan menjunjung tinggi keperwiraan. Bentuk-bentuk
organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang sebagai berikut.
a. Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14 – 22
tahun.
c. Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau seinendan
putri.
c. Bakutai, yaitu pasukan berani mati.
d. Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia
23 – 35 tahun. Barisan ini di Sumatra disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut
Borneo Konon Hokokudan.
e. Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang
Islam.
f. Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia
18– 25 tahun.
g. Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.
h. Suisyintai, yaitu barisan pelopor.
i. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh
Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943.
j. Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944.
k. Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus
1943.
6. Perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang
Kaum
pergerakan dan kaum intelek nasional akhirnya sadar bahwa Jepang ternyata jauh
lebih berbahaya
bagi bangsa Indonesia karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat. Sejak
awal tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti dengan
kebencian. Muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang, seperti
Gerakan 3A, Putera, dan Peta. Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia
yang terbesar terhadap Jepang adalah pemberontakan Peta Blitar tanggal 4
Februari 1945. Calon perwira Peta mendapat latihan pertama kali di Bogor.
Setelah mendapatkan latihan-latihan tersebut, tentara Peta ditempatkan di daidan-daidan
(batalyon) yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Semuanya berjumlah 66 daidan.
Dalam perkembangannya, banyak anggota Peta yang merasa kecewa terhadap
pemerintah pendudukan Jepang. Mulai tahun 1944 terjadi pemberontakan- pemberontakan,
yang terbesar adalah pemberontakan Peta Blitar, Jawa Timur, pada tanggal 14
Februari 1945 yang diikuti oleh sekitar separuh dari seluruh anggota daidan.
Sayangnya, pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi tersebut dapat
ditumpas Jepang. Peristiwa ini diabadikan sebagai hari Peta.
7. Organisasi yang diprakarsai oleh Jepang
a. Pembela Tanah Air (Peta)
b. Gakukotai (laskar pelajar)
c. Heiho (barisan cadangan prajurit)
d. Seinendan (barisan pemuda)
e. Fujinkai (barisan wanita)
f. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
g. Jawa Hokokai
h. Keibodan (barisan pembantu polisi)
i. Jibakutai (pasukan berani mati)
j. Kampetai (barisan polisi rahasia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar